Birukuning
IMG 20200213 WA0027 1 - Personil Korem 072/Pmk Ikuti Penyuluhan Hukum Tentang Asuransi

Personil Korem 072/Pmk Ikuti Penyuluhan Hukum Tentang Asuransi

YOGYAKARTA,- Tim dari Biro Hukum Setjen Kementerian Pertahanan RI beri penyuluhan hukum peraturan pemerintah Nomer 102 Tahun 2015 tentang asuransi sosial kepada prajurit TNI, anggota Polri dan ASN di lingkungan Kemhan dan Polri di Gedung Serba Guna Korem 072/Pamungkas, Kamis (13/2/2019).

Kegiatan penyuluhan sendiri diawali dengan sambutan oleh Danrem 072/Pamungkas “Brigjen TNI Muhammad Zamroni” yang dibacakan oleh Dandenmarem 072/Pamungkas “Mayor Arh Asil Harjanta” yang menyampaikan bahwa penyuluhan hukum asuransi tersebut sangatlah penting bagi prajurit TNI, anggota Polri maupun ASN agar semua menjadi tahu akan hak dan kewajibannya.

Perlu kita ketahui bahwa PP 102 Tahun 2015 berisi tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa asuransi tersebut sangatlah penting bagi prajurit TNI, anggota Polri maupun PNS agar semua menjadi tahu akan manfaat, hak dan kewajibannya, Selain itu juga untuk mengingatkan kembali kepada kita sebagai prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan di wilayah Korem 072/Pmk, agar paham dengan Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan. Terang sambutan Danrem 072/Pmk yang dibacakan oleh Dandenmarem 072/Pmk.

Kolonel Pas M. Kaozani S.H, M.M, M.H selaku pembicara pada acara tersebut menyampaikan bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada prajurit, anggota Polri dan ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberikan pada saat aktif maupun setelah purna tugas. Dengan latar belakang tersebut maka pemerintah merealisasikannya dalam bentuk asuransi sosial.

Perubahan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang asuransi sosial nomor 102 tahun 2015 yang menggantikan Undang-Undang No. 67 tahun 1991 menjadi topik bahasan dalam acara penyuluhan yang juga menghadirkan Tim dari PT. Asabri.

Secara rinci dijelaskan tentang adanya peningkatan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi peserta Asabri dengan adanya perubahan peraturan tersebut, secara garis besar bahwa kesejahteraan itu tidak hanya bisa dimanfaatkan ketika masih aktif berdinas namun juga saat sudah purna tugas.

Kebutuhan hunian (rumah) sebagai kebutuhan primer manusia juga bisa difasilitasi dengan adanya asuransi yang dikelola oleh PT. Asabri tersebut dengan menyediakan pinjaman uang muka dalam kredit perumahan yang tentunya harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam persyaratannya, Terangnya.

Dalam acara Penyuluhan Hukum tentang peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2015 tersebut diikuti oleh para peserta terdiri dari para prajurit jajaran Korem 072/Pamungkas, anggota Lanal Yogyakarta, anggota Lanud Adi Sucipto, Jajaran anggota Polda DIY dan PNS dengan keselurahan yang berjumlah 120 orang. Harapannya setelah diterangkan secara gamblang oleh Tim penyuluh, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak nantinya dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Sumber : Penrem 072

aripudding

Add comment