Birukuning
FB IMG 1536408320760 - Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan Aliansi Petani Sawit Nunukan

Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan Aliansi Petani Sawit Nunukan

Tanjung Selor, birukuning.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Aliansi Petani Sawit Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Kaltara , Rapat yang di pimpin oleh Ibnu Saud ini membahas persoalan harga komoditas Sawit (tandan buah segar/sawit) di Kaltara yang masih belum sepenuhnya menerapkan standar harga seperti yang telah diputuskan oleh Tim penetapan standar harga yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah, perwakilan petani (asosiasi) & perwakilan perusahaan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Dari Dinas Pertanian diwakili Marten Juk, ketua DPRD Prov Kaltara Marten Sablon dan Anggota Komisi II Danil Duma dan Rahman Padengka

Aliansi Petani Sawit Nunukan dalam rapat RDP tersebut menyampaikan keluhan terkait adanya indikasi perusahaan yang tidak menerapkan harga sesuai standar.

Kami meminta agar pemerintah khususnya komisi II, agar memastikan semua keputusan soal harga ditaati oleh perusahaan. Apabila Tidak kami akan melakukan tindakan dalam rangka menegakkan kesepakatan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ucap Agustinus Ketua Aliansi Petani Sawit

Ibnu saud menyampaikan dalam pertemuan tersebut didapatkan beberapa kesimpulan rapat terkait persoalan yang disampaikan oleh para petani

Kesimpulan rapat, direncanakan perusahaan bersangkutan akan dikonfirmasi oleh OPD terkait guna mengklarifikasi fakta sebenarnya, dan pihak aliansi sepakat untuk mendampingi di lapangan agar semua pihak dapat informasi yang benar dan berimbang , Ucap Politisi dari partai gerindra tersebut.

Kami dari Komisi II berterima kasih kepada masyarakat yang menyalurkan aspirasi melalui lembaga, karna jika tidak, bisa jadi malah akan melebar secara tidak terkendali. tambahnya.

Disisi lain, pihak aliansi juga diharapkan agar mendaftarkan lembaganya secara formal agar setiap ada perkembangan soal harga TBS dapat di informasikan secara langsung, dan sangat memungkinkan untuk dilibatkan dalam rapat penentuan harga yang akan datang ucapnya.

Sementara itu Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Dinas pertanian menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Persoalan ini akan segera kita selesaikan dan kami berpihak kepada para petani, tetapi tentu dengan mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku ucap marten juk

Kita berharap agar semua semua pihak memegang teguh komitmen yang sudah terbangun tutup marten.

Add comment