Birukuning
index 5 - Henry Lumbanraja- Mentri Harus Merevisi Permen 56 Tahun 2016

Henry Lumbanraja- Mentri Harus Merevisi Permen 56 Tahun 2016

Tarakan, birukuning.com – Penasehat Hukum Koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara Henry Lumbanraja meminta agar Mentri Kelautan Dan Perikanan (MKP) Susi Pujiastuti segera melakukan revisi atas peraturan mentri (permen) Nomor 56/PERMEN/KP 2016 Tentang larangan penangkapan /atau mengeluarkan lobster, kepiting, dan rajungan dari wikayah perairan Republik Indonesia, karna dalam penerpannya dilapangan dianggap membuat nelayan dan pembudidaya kian miskin.

Dihubungi via telpon seluler, Henry menyampaikan bahwa  permen 56 itu membatasi nelayan dan pembudidaya memasarkan hasil budidayanya (Selasa 14 Agustus 2018).

Permen No 56 itu kan untuk menjaga kelestarian alam hewan laut dan jumlahnya melimpah, bisa saja terpenuhi, tetapi hal ini tidak pro dengan nelayan dan pembudidaya, karena nelayan dan pembudidaya itu tidak mengambil di alam lepas, tetapi mereka membudidayanya di tambak dan di keramba masing-masing, otomatis tidak mempengaruhi hewan lainnya yang ada di alam. Ucapnya.

Selain itu Henry juga menyampaikan beberapa hal terkait masalah terbentuknya permen 56 tahun 2016 yang belum memiliki pertimbangan matang pada sosial ekonomi dan sosial hukumnya, sehingga belum mengakomodir tujuan koperasi sesuai maksud pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945, Serta UU UMKM pasal 1 ayat 8 dan 10, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.

“pemerintah belum memperdayakan dan mengembangkan korporasi nelayan secara proporsional dan profesional, na terbukti anggota koperasi belum dapat menjual hasil budidayanya sesuai persediaan yang ada. “ tuturnya.

Menurutnya, Dampak negatif dari terbitnya permen ini adalah menimbulkan maraknya penyeludupan kepiting keluar negri, sehingga kepiting kita yang menikmatinya negara lain, bahkan sebaliknya negara kita banyak kehilangan pendapatan pajak daerah maupun pusat.

Banyak masyarakat kita terpaksa menyeludupkan kepiting dengan berbagai alasan seperti yang tertangkap pada tanggal 10 Oktober 2017, sebanyak 3 ton kepiting yang ingin diseludupkan kemalaysia digagalkan oleh polisi tarakan, mereka terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutihan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya, lain lagi penangkapan tanggal 4 desember oleh polair KALTIM sebnyak 1,5 ton, kemudian tanggal 26 november 2017 polisi gagalkan penyeludupan kepiting ke malaysia.

Dengan memperhatikan pendapatan nelayan yang kecil dan banyaknya penyeludupan kepiting seperti yang telah terjadi, maka permen 56 tahun 2016 dampaknya disatu sisi kepiting dan udang bisa saja bertambah banyak di alam, tetapi tidk meningkatkan ekonomi nelayan khususnya pengusaha UMKM, sehingga perlu kiranya Permen 56 tahun 2016 tersebut di revisi, tutupnya. (RA)

 

Add comment