Birukuning
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie mengusulkan pembangunan 3 ruas jalan di wilayah perbatasan. Yaitu jalan dari Malinau-Apau Kayan, Malinau-Krayan, dan jalan menuju Tau Lumbis. Usulan ini mendapat respons positif dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Kaltara Samuel ST Padan mengungkapkan, usulan Gubernur yang disampaikan pada Februari lalu itu dibahas di Kemenko Perekonomian saat rapat koordinasi (Rakor) tentang pembangunan perbatasan Kaltara pada, Selasa (8/5) lalu. Samuel mengatakan, pembangunan 3 ruas jalan yang diusulkan oleh Gubernur Kaltara itu melalui sejumlah mekanisme pembiayaan. Baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun melalui Asian Development Bank (ADB) lewat kerja sama dengan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) atau melalui kementerian. “Pembiayaan pembangunan 3 ruas jalan yang diusulkan itu melalui BIMP-EAGA, pembiayaannya dilaksanakan oleh ADB. Sedangkan pembiayaan kementerian, harus ada payung hukumnya,” kata Samuel. Jika ingin mendapatkan bantuan dana ADB, lanjutnya, maka usulan tersebut harus masuk dalam daftar kegiatan kluster transportasi BIMP-EAGA. Samuel menjelaskan, masuk atau tidaknya, ke dalam agenda BIMP-EAGA akan dikonfirmasi ulang. “Kalau tidak masuk dalam daftar kluster, maka proyek tersebut tidak akan bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari ADB. Karena di BIMP-EAGA meknismenya usulan itu harus masuk di kluster transportasi dulu, baru nanti semua usulan itu akan dibahas,” jelas Samuel. Sementara jika usulan 3 ruas jalan itu tidak masuk dalam kluster BIMP-EAGA, opsi selanjutnya adalah membangun ruas jalan dengan skema pembiayaan dari APBN melalui kementerian terkait. Hanya saja, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres). “Usulan jalan itu memang belum ada payung hukumnya. Dari Kemenko Perekonomian siap saja membantu kalau ada payung hukumnya. Karena teknisnya, kalau jalan itu dibangun oleh kementerian harus ada payung hukumnya," ujar Samuel lagi. Usulan itu ditargetkan disampaikan ke pusat paling lambat Juni 2018 dengan melampirkan payung hukumnya.(humas)

Usulan Tiga Ruas Jalan Direspons Kementerian

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie mengusulkan pembangunan 3 ruas jalan di wilayah perbatasan. Yaitu jalan dari Malinau-Apau Kayan, Malinau-Krayan, dan jalan menuju Tau Lumbis. Usulan ini mendapat respons positif dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Kaltara Samuel ST Padan mengungkapkan, usulan Gubernur yang disampaikan pada Februari lalu itu dibahas di Kemenko Perekonomian saat rapat koordinasi (Rakor) tentang pembangunan perbatasan Kaltara pada, Selasa (8/5) lalu.
Samuel mengatakan, pembangunan 3 ruas jalan yang diusulkan oleh Gubernur Kaltara itu melalui sejumlah mekanisme pembiayaan. Baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun melalui Asian Development Bank (ADB) lewat kerja sama dengan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) atau melalui kementerian. “Pembiayaan pembangunan 3 ruas jalan yang diusulkan itu melalui BIMP-EAGA, pembiayaannya dilaksanakan oleh ADB. Sedangkan pembiayaan kementerian, harus ada payung hukumnya,” kata Samuel.
Jika ingin mendapatkan bantuan dana ADB, lanjutnya, maka usulan tersebut harus masuk dalam daftar kegiatan kluster transportasi BIMP-EAGA. Samuel menjelaskan, masuk atau tidaknya, ke dalam agenda BIMP-EAGA akan dikonfirmasi ulang. “Kalau tidak masuk dalam daftar kluster, maka proyek tersebut tidak akan bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari ADB. Karena di BIMP-EAGA meknismenya usulan itu harus masuk di kluster transportasi dulu, baru nanti semua usulan itu akan dibahas,” jelas Samuel.
Sementara jika usulan 3 ruas jalan itu tidak masuk dalam kluster BIMP-EAGA, opsi selanjutnya adalah membangun ruas jalan dengan skema pembiayaan dari APBN melalui kementerian terkait. Hanya saja, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres). “Usulan jalan itu memang belum ada payung hukumnya. Dari Kemenko Perekonomian siap saja membantu kalau ada payung hukumnya. Karena teknisnya, kalau jalan itu dibangun oleh kementerian harus ada payung hukumnya,” ujar Samuel lagi. Usulan itu ditargetkan disampaikan ke pusat paling lambat Juni 2018 dengan melampirkan payung hukumnya.(humas)

aripudding

Add comment