Birukuning
TARAKAN – Pelaksanaan anggaran daerah di tahun ini, diingatkan Asisten III Bidang Administrasi Umum H Zainuddin HZ harus tepat sasaran. Ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan Keuangan Daerah se Kalimantan Utara (Kaltara) di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Senin (30/4). “Dalam pelaksanaan anggaran itu harus tepat sasaran, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini harus dilakukan supaya pengelolaan anggaran lebih berkualitas,” kata H Zainuddin. Selain itu, penyusunan atau penetapan peraturan daerah (Perda) baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pertanggungjawabannya pun harus berkualitas dan tepat waktu. “Berkualitas itu, juga harus terealisasi dari segi pendapatan APBD, pelaksanaan belanja, serta berkualitas dari pertanggungjawabannya,” urai H Zainuddin. Ketepatan waktu dalam penyusunan, pelaksanaan juga pertanggungjawaban ini merupakan bentuk kredibilitas atas kinerja pemerintahan. “Dengan begitu, kita juga akan diganjar Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya.(humas)

Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD Harus Berkualitas

TARAKAN – Pelaksanaan anggaran daerah di tahun ini, diingatkan Asisten III Bidang Administrasi Umum H Zainuddin HZ harus tepat sasaran. Ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan Keuangan Daerah se Kalimantan Utara (Kaltara) di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Senin (30/4). “Dalam pelaksanaan anggaran itu harus tepat sasaran, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini harus dilakukan supaya pengelolaan anggaran lebih berkualitas,” kata H Zainuddin.
Selain itu, penyusunan atau penetapan peraturan daerah (Perda) baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pertanggungjawabannya pun harus berkualitas dan tepat waktu. “Berkualitas itu, juga harus terealisasi dari segi pendapatan APBD, pelaksanaan belanja, serta berkualitas dari pertanggungjawabannya,” urai H Zainuddin.
Ketepatan waktu dalam penyusunan, pelaksanaan juga pertanggungjawaban ini merupakan bentuk kredibilitas atas kinerja pemerintahan. “Dengan begitu, kita juga akan diganjar Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya.(humas)

aripudding

Add comment