Birukuning
TANJUNG SELOR – Selain sektor perhubungan udara, jalur transportasi laut dan sungai juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Apalagi secara geografis, jalur transportasi di Kaltara didominasi melalui laut dan sungai. Selain untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, serta pembenahan jalur transportasi sungai dan laut juga untuk mempelancar keluar masuknya barang. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ada beberapa pelabuhan yang akan dibangun oleh Pemprov Kaltara. Di antaranya, Pelabuhan Pesawan sebagai pengganti Pelabuhan Kayan I, Tanjung Selor. Lalu, Pelabuhan Bunyu di Kabupaten Bulungan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, dan Pelabuhan Sungai Ular di Kabupaten Nunukan. “Rencana pembangunan Pelabuhan Pesawan, sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara)-Rini Sumarno. Selain itu, rencana ini juga sudah memiliki dokumen Studi Kelayakan, DED (Detail Engineering Design) dan tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan,” kata Irianto. Untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan, Pemprov Kaltara mengestimasikan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 238 miliar. Itu sudah meliputi kegiatan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan sekitar Rp 18,1 miliar, pekerjaan sisi perairan Rp 97,3 miliar, pekerjaan sisi darat Rp 60,8 miliar, pekerjaan infrastruktur dan utilitas Rp 40,2 miliar, serta pajak. “Waktu melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Soemadi, beliau menyarankan, rencana ini tak hanya mengandalkan dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Kemenhub. Tapi juga akan dikoordinasikan dengan PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) IV dan terbuka kesempatan bagi pihak ketiga atau investor yang berminat,” papar Irianto. Luasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan, sekitar 60 hektare. Di mana untuk pembebasannya, dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap I akan dibebaskan seluas 20 hektare, tahap II 33 hektare, dan tahap III 7 hektare. “Pembangunannya pun dirancang dalam tiga tahap. Dimana akan dimulai dari tahapan pembangunan konstruksi pelabuhan, kawasan pergudangan dan perkantoran. Yang terpenting, usulan ini mendapat respon baik Menhub dan akan ditindaklanjuti secara intensif oleh Pemprov Kaltara sebagaimana advis Menhub,” papar Irianto. Selain itu, adalah sinkronisasi rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan blue print pembangunan bidang transportasi Kemenhub. “Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah membuat perencanaan untuk membangun pelabuhan feri dan speedboat di Pulau Bunyu. Ini disesuaikan dengan permintaan masyarakat Bunyu, agar mampu memeratakan disparitas harga barang disana. Mengingat, kini harga barang di Bunyu diinformasikan semakin tinggi. Lantaran sulitnya akses barang masuk ke Pulau Bunyu,” urai Gubernur. Dituturkan, selama ini, akses orang maupun barang di Pulau Bunyu sangat mengandalkan pelabuhan milik Pertamina. Namun, disadari kondisi itu tak dapat terlalu lama eksis. Untuk itu, perlu perhatian khusus. “Rencananya, kita akan membangun disamping pelabuhan Pertamina. Karena berdasarkan surveinya, di lokasi itu paling cocok,” jelas Irianto. Sementara itu, berdasarkan pemaparan pihak Kemenhub, diketahui bahwa Kemenhub telah memiliki blue print pembangunan bidang transportasi laut di Bunyu. Yakni, rencana pembangunan Pelabuhan Barang di Pulau Bunyu menggunakan APBN. “Pemprov menyarankan kepada Menhub agar kedua perencanaan yang ada dapat disinkronkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, di Bunyu dibangun pelabuhan feri dengan menggunakan anggaran yang tersedia di APBN melalui Kemenhub sebagaimana blue print pembangunan bidang transportasi. Dengan begitu, realisasi pembangunan pelabuhan akan lebih cepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” beber Gubernur. Adapun estimasi kebutuhan anggaran yang diusulkan Pemprov Kaltara untuk kegiatan ini, sekitar Rp 105,6 miliar. Yang meliputi pekerjaan persiapan, pematangan lahan dan reklamasi sekitar Rp 20,2 miliar. Lalu, pekerjaan pembangunan trestle dan pedestrian Rp 31,8 miliar. Pekerjaan pembangunan dermaga kapal feri Rp 21,3 miliar, serta pekerjaan pembangunan dermaga speedboat Rp 7,6 miliar, dan pekerjaan pembangunan bangunan penunjang Rp 15,1 miliar. Ditambah pajak. Kegiatan lain yang mulai berjalan sejak 2017 lalu, adalah pengembangan atau revitalisasi Pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan. “Usulan kegiatan ini kami sampaikan, mengingat kepadatan penumpang yang semakin tinggi. Estimasinya, 1.500 hingga 2.000 penumpang per hari melalui Pelabuhan Tengkayu I. Untuk itu harus dibenahi,” ungkap Gubernur. Untuk pengembangan Pelabuhan Tengkayu I ini, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang diterbitkan Dishub Kaltara, kebutuhan total anggaran mencapai Rp 225,1 miliar. Adapun realisasi anggaran yang sudah terlaksana untuk tahap I dan II sekitar Rp 40 miliar. “Artinya, masih ada sisa anggaran biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 185,1 miliar. Nah disini kami minta kehadiran Kemenhub,” jelas Irianto. Gubernur pun menyarankan adanya sharing anggaran antara Pemprov dengan Kemenhub. “Pemprov siap menganggarkan separuh dari kebutuhan total anggaran yang dibutuhkan. Ini digunakan untuk pembangunan dari sisi lautnya. Sementara, separuhnya diharapkan dukungan dari APBN melalui Kemenhub untuk pembangunan dari sisi daratnya. Utamanya pembangunan terminal,” tuntas Irianto.(humas) USULAN PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI KALTARA 1. PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU a. Pelabuhan Pesawan, Bulungan - Total Kebutuhan Anggaran Rp 238.042.820.000 - Luas Lahan yang Akan Digunakan 60 hektare - Lokasi di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor b. Pelabuhan Feri, Pulau Bunyu, Bulungan - Total Kebutuhan Anggaran Rp 105.654.400.000 c. Dermaga Pelabuhan Sungai Ular, Kabupaten Nunukan - Dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 juta melalui APBD 2018 (tahap pencanaan) 2. PENGEMBANGAN PELABUHAN a. Pelabuhan Tengkayu I, Kota Tarakan - Kebutuhan total anggaran Rp 225.101.520.000 - Realisasi Anggaran Fisik (Tahap I dan II) Rp 40 miliar - Kebutuhan anggaran Rp 185.101.520.000 - Saran 1 : Sharing pendanaan Pemprov dan Kemenhub - Saran 2 : Sisi laut akan direalisasikan melalui APBD Kaltara, sisi darat oleh Kemenhub b. Pengembangan Pelabuhan Lim Hie Djung - Dialokasikan anggaran Rp 20 miliar melalui APBD 2015 SUMBER : Dishub Kaltara, 2018

Pembangunan 55 Jalan dan 2 Drainase di Kaltara Terealisasi

TANJUNG SELOR – Di dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), alokasi anggaran untuk pembangunan atau pengembangan jalan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, terhitung sejak Kaltara efektif memiliki APBD pada 2014, hingga saat ini sudah dikucurkan anggaran sebesar Rp 639.584.953.895 untuk pembangunan jalan maupun jembatan.
Pembangunan jalan yang didanai melalui APBD, difokuskan sebagai pendukung program pengembangan wilayah, kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta sebagian untuk mendukung kawasan perbatasan negara.
“Berdasarkan data dari DPUPR-Perkim (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kaltara, dari dana sebesar itu, sudah terlaksana pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 173,723 kilometer dari kebutuhan total panjang jalan-jembatan 591,907 kilometer,” kata Gubernur.
Konektivitas memang menjadi penekanan Irianto selama ini. Lantaran, dengan terbukanya konektivitas, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan, maka akan meningkatkan peluang pertumbuhan daerah juga perbaikan perekonomian. “Di 2018, anggaran juga diprioritaskan untuk infrastruktur, dalam hal ini penyelesaian perbaikan jalan yang ada. Juga pembangunan kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Begitupula, dukungan dari APBN yang dikerjakan Satker (Satuan Kerja) dari sejumlah kementerian. Dimana sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, akan dilakukan perbaikan jalan tembus Kabupaten Malinau ke Binuang. Selain itu, dana dari pusat tersebut juga akan digunakan untuk penyelesaian jalan poros Malinau-Tanjung Selor, Jalan lingkar Sebatik dan jalan lingkar Tarakan,” papar Gubernur.

DUKUNGAN APBN
Tak hanya berbekal APBD, Irianto juga mengusung anggaran pusat untuk meningkatkan atau membangun ruas jalan baru di Kaltara, melalui lobi-lobi ke kementerian terkait. Teranyar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XII-Balikpapan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Zeni TNI Angkatan Darat (AD) pun melakukan penandatanganan 6 paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kaltara dengan panjang 132 kilometer senilai Rp 330,72 miliar.
Khusus wilayah Kaltara, ruas jalan di Provinsi Kaltara yang ditandatangani kontraknya, adalah pembangunan 4 ruas jalan perbatasan, di antaranya ruas Long Nawang-Long Pujungan (Buka Hutan) 1 sepanjang 30 kilometer, Long Nawang-Long Pujungan (Buka Hutan) 2 sepanjang 30 kilometer, Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (Buka Hutan) 3 sepanjang 20 kilometer dan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap (Buka Hutan) 4 sepanjang 17 kilometer. Total nilai kontrak keempat ruas tersebut Rp 243,27 miliar.
Gubernur memastikan bahwa masyarakat di jalan perbatasan Kaltara sudah sangat menunggu pembangunan jalan tersebut karena dengan dibangunnya akses jalan tersebut akan mempercepat pertumbuhan di setiap sektor yang ada. Seperti diketahui, pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan merupakan salah satu prioritas Kementerian PUPR mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI.
Melalui komunikasi antara Gubernur dengan Kepala BBPJN Wilayah XII-Balikpapan Refly Tangkere di Tarakan, baru-baru ini. Dikatakan Gubernur, pihak Kementarian PU melalui BBPJN siap mengkoordinasikan rencana program pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan saat ini. Begitupun dengan rencana kedepan yang disusun Pemprov Kaltara.
Salah satunya, mengenai pembangunan jalan di perbatasan untuk dapat segera dituntaskan, sekaligus dukungan rencana pengembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi juga KBM Tanjung Selor sesuai masterplan yang telah disusun oleh Pemprov Kaltara.
“Koordinasi ini akan dipertajam dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara dengan pihak Kementerian PUPR. Harapannya, dari program yang ada, akan lebih jelas pembagian keterlibatan Pemprov dan Kementerian PUPR sesuai kewenangan masing-masing,” bebernya.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII, imbuh gubernur, juga siap memfasilitasi Pemprov Kaltara untuk memperoleh dukungan dari Kementerian PUPR. Salah satu rencana pembangunan infrastruktur yang mendapat perhatian Refly adalah pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan, dan sejumlah kegiatan pembangunan jalan di Kaltara.(humas)

 

Rincian Realisasi Pembangunan Jalan Di Kaltara 2017

1. Kabupaten Bulungan  28 titik

2. Kabupaten Nunukan 17 titik

3. Kota Tarakan  6 titik

4. Kabupaten Malinau   2 titik

5. Kabupaten Tana Tidung  2 titik

Rencana Pembangunan Jalan Dan Jembatan Tahun 2018

A. Kota Tarakan

1. Pembangunan jalan dan studi kelayakan pembangunan konstruksi underpass pengembangan Bandara Internasional Juwata Ruas Jalan Aki Balak Kota Tarakan

2. Perencanaan teknis pembangunan Jalan Pendekat Pepabri menuju Gunung Selatan

3. Perencanaan teknis pembangunan jalan lanjutan Lingkar Tarakan ruas Amal Baru ke Amal Lama dari Tanjung Batu menuju Tanjung Pasir

4. Perencanaan teknis peningkatan Jalan Gunung Selatan

5. Perencanaan teknis peningkatan Jalan Gajah Mada

6. Jembatan sungai maya pada ruas ringroad Tarakan dari Juata Laut menuju Binalatung

B. Kabupaten Bulungan (6 Jalan dan 1 Jembatan)

1. Studi kelayakan pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol) Tanjung Selor-Tanjung Redeb

2. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Menuju SMK Negeri 3 Kabupaten Bulungan

3. Perencanaan teknis pembangunan jalan menuju lokasi rencana Pembangunan Rumah Khusus Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

4. Perencanaan teknis peningkatan Jalan Cendana Tanjung Selor

5. Perencanaan teknis peningkatan jalan simpang Perum Korpri (Jelarai)-RSUD Kabupaten Bulungan

6. Perencanaan teknis pembangunan jalan pendekat menuju Jembatan Sei Terusan ruas Tanjung Rumbia-Gunung Seriang

7. Review desain perencanaan teknis pembangunan Jembatan Sei Sajau II 

C. Kabupaten Nunukan (2 Jalan dan 1 Jembatan)

1. Perencanaan teknis pembangunan bangunan pelengkap jalan (gorong-gorong) ruas Jalan Coastal Road Pulau Nunukan

2. Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Padaidi-TPA Pulau Sebatik

3. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan

D. Kabupaten Malinau (3 Ruas Jalan)

1. Perencanaan teknis peningkatan Jalan Eksekutif-Graha Pemuda Kota Malinau

2. Perencanaan teknis pembangunan Jalan Ring Road Malinau ruas Jalan Simpang Empat Pusat Pemerintahan-Tanjung Lapang-Lidung Keminci-Setulang-Punan Setarap-Batu Kajang (lanjutan)

3. Perencanaan teknis pembangunan jalan Lidung Keminci-jembatan rangka baja Sei. Terang-Jalan Poros Nasional (Malinau-Long Bawan)

E. Kabupaten Tana Tidung (1 Jembatan)

1. Review Desain Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Trans Kalimantan-Tideng Pale

Sumber : DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara, 2018

aripudding

Add comment