Birukuning
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Gubernur Dr H Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang. Tak terkecuali, masalah kesehatan. Upaya ini, sasaran utamanya adalah warga kurang mampu. Target itu memang selalu menjadi prioritas Pemprov Kaltara, khususnya Gubernur yang acapkali mengurai berbagai kebijakan yang pro pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Sekaitan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, tepat di peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Provinsi Kaltara, Gubernur dengan disaksikan Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kaltara bersama dengan Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kaltara BPJS Kesehatan, Ni Mas Ratna Sudewi. “Kaltara sudah menegaskan komitmennya untuk mencapai cakupan kepesertaan menyeluruh atau UHC bagi penduduk Provinsi Kaltara pada 1 Desember 2018. Hal ini sangat diharapkan ditindaklanjuti pula oleh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara,” urai Irianto. Selain penandatangan Komitmen UHC, Gubernur juga meresmikan pendaftaran 14.624 masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS untuk segmen PBI APBD dengan ditandatanganinya perjanjian untuk kepesertaan yang ditanggung oleh Pemprov Kaltara, terhitung 1 April 2018. “Pemprov sendiri menandatangani komitmen ini untuk menindaklanjuti Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana memerintahkan 11 lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS. Instruksi tersebut tentu saja harus diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh BPJS Kesehatan,” beber Gubernur. Adapun 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota. Program JKN-KIS sendiri merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  “Didalam Inpres-nya, Presiden memerintahkan Mendagri untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam pelaksanaan JKN. Mendagri juga harus memastikan kepala daerah itu mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan JKN, dan mendaftarkan seluruh penduduknya dalam program JKN; juga memastikan gubernur, bupati, dan walikota menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan di wilayah masing-masing; dan menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan JKN,” urai Gubernur. Sementara itu, kepada  Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), Predisen menekankan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya; memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya. “Selain itu, gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN,” papar Irianto. Diingatkan pula oleh Gubernur, sesuai Inpres tersebut, Direksi BPJS Kesehatan, harus mampu memenuhi sejumlah tugas yang ada. Seperti, memenuhi hak peserta JKN untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas melalui pemberian identitas peserta JKN dan perluasan kerjasama dengan faskes yang memenuhi syarat dan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya program JKN yang optimal. BPJS juga diminta meningkatkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (public education) program JKN dan melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan program JKN. “Dalam realisasinya, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) akan meng-cover iuran BPJS untuk 156 ribu penduduk Kaltara yang memiliki BPJS Kesehatan. Sementara, Pemprov Kaltara melalui Dinas Kesehatan, tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 2,69 miliar untuk menanggung iuran bagi sekitar 14 ribu jiwa warga kurang mampu di Kaltara,” ulasnya. GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menuturkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara telah teralokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 untuk 14.624 jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI)-Daerah se Kaltara. “Tiap jiwa PBI-D itu akan menerima bantuan iuran sebesar Rp 23 ribu sesuai Inpres (Instruksi Presiden) No. 19/2016. Bantuannya untuk 8 bulan. Jadi, total anggaran yang disediakan oleh Pemprov Kaltara, sebesar Rp 2.690.816.000,” ujar Gubernur. Bantuan ini tersebar di 4 kabupaten dan kota di Kaltara. “Pembiayaan PBI-D dari APBD Provinsi Kaltara ini merupakan yang pertama kalinya direalisasikan. Ini sebuah langkah maju dari upaya Pemprov Kaltara meningkatkan kesehatan juga kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Kaltara,” ungkap Irianto. Gubernur juga mengimbau langkah ini direalisasikan pula oleh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Mengingat, masih ada warga kurang mampu yang belum ter-cover JKN-KIS. “Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, gubernur berkewajiban mengingatkan upaya Pemerintah Pusat akan upaya capaian Cakupan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) program JKN. Dimana targetnya, UHC Kaltara terealisasi pada 1 Desember 2018,” urai Gubernur. Sampai saat ini, berdasarkan informasi BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, baru 2 kabupaten di Kaltara yang sudah UHC. Yakni, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung.  Sebagai informasi, untuk memperoleh status UHC, sebuah daerah atau provinsi harus mampu mencapai 95 persen kepesertaan JKN-KIS dari total jumlah penduduk. Secara menyeluruh, jumlah peserta JKN-KIS di Kaltara sebanyak 537.435 jiwa (per April 2018). “Untuk itu, saya menginstruksikan kepada setiap kepala daerah yang belum UHC agar menyusun rencana strategis dalam menyukseskan program ini. Nanti akan ada surat imbauan ke 3 daerah yang belum UHC, terkait hal ini,” tutup Irianto.(humas) Data-Fakta Program JKN-KIS Kaltara Penganggaran Peserta JKN-KIS Segmen PBI APBD Pemprov Kaltara 1. Sumber  : APBD Provinsi Kaltara 2018 2. Iuran : Rp 23.000 per jiwa per bulan 2. Total : Rp 2.690.816.000 3. Coverage : 14.624 jiwa PBI-D, rinciannya : - Kabupaten Bulungan : 5.346 jiwa - Kabupaten Nunukan : 3.120 jiwa - Kabupaten Tana Tidung : 2.718 jiwa - Kota Tarakan : 3.440 jiwa Jumlah Peserta JKN-KIS se-Kaltara (Per April 2018) 1. PBI - PBI-N (Didanai APBN) : 153.490 jiwa - PBI-D (Didanai APBD) : 82.067 jiwa 2. NON-PBI - PPNPN (Honorer) : 14.511 jiwa - PPU (Pekerja Swasta) : 72.041 jiwa - Mandiri : 133.286 jiwa - Eks Askes : 69.156 jiwa - TNI/Polri : 12.845 jiwa - Lainnya : 39 jiwa TOTAL : 537.435 jiwa Capaian Peserta JKN-KIS Kabupaten/Kota di Kaltara 1. Kota Tarakan - Jumlah Penduduk : 247.265 jiwa - Capaian Peserta : 201.089 jiwa - Untuk Mencapai UHC : 234.902 jiwa - Sisa Penduduk Yang Didaftarkan : 33.813 jiwa - Kebutuhan Anggaran (8 Bulan) : Rp. 6.221.592.000 2. Kabupaten Bulungan - Jumlah Penduduk : 129.383 jiwa - Capaian Peserta : 95.253 jiwa - Untuk Mencapai UHC : 122.914 jiwa - Sisa Penduduk yang Didaftarkan : 27.661 jiwa - Kebutuhan Anggaran (8 bulan) : Rp. 5.089.624.000 3. Kabupaten Nunukan - Jumlah Penduduk  : 174.396 jiwa - Capaian Peserta : 139.156 jiwa - Untuk Mencapai UHC : 165.676 jiwa - Sisa Penduduk yang Didaftarkan : 26.520 jiwa - Kebutuhan Anggaran (8 bulan) : Rp. 4.879.680.000 4.Kabupaten Malinau - Jumlah Penduduk : 76.836 jiwa - Capaian Peserta : 77.342 jiwa - Status UHC  : 100,96 persen 5. Kabupaten Tana Tidung - Jumlah Penduduk : 23.639 jiwa - Capaian Peserta : 22.773 jiwa - Status UHC : 96,63 persen FKRTL Kerja Sama (Hingga September 2017) 1. Kota Tarakan - RSUD Tingkat I Tarakan - RSAL Ilyas - Klinik Utama Carsa 2. Kabupaten Malinau - RSUD Malinau - RS Bergerak Langap Kabupaten Malinau 3. Kabupaten Nunukan - RSUD Nunukan 4. Kabupaten Bulungan - RSUD Soemarno Sosroatmodjo Jumlah FKTP Per Kabupaten/Kota (hingga Maret 2018) 1. Kota Tarakan - 7 Puskesmas, 2 Klinik, 19 Dokter Praktek Pribadi (DPP), 5 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 5 Dokter Gigi (DRG) 2. Kabupaten Bulungan - 12 Puskesmas, 1 Klinik, 8 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 2 DRS 3. Kabupaten Nunukan - 13 Puskesmas, 3 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 1 DRG 4. Kabupaten Malinau - 14 Puskesmas, 1 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri 5. Kabupaten Tana Tidung - 4 Puskesmas, 1 RSD Pratama Rencana Strategis Program JKN-KIS Kaltara 1. Ditujukan kepada Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Nunukan 2. Kegiatannya, meliputi : - Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS - Mendaftarkan sisa penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta Program JKN-KIS maksimal sebelum 1 Januari 2019 - Membuat Komitmen UHC untuk segera mendaftarkan seluruh penduduknya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam komitmen tersebut - Mengimbau perusahaan besar di wilayah masing-masing untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan CSR mendaftarkan masyarakat tidak mampu di wilayah badan usaha terdaftar - Memaksimalkan alokasi dana bersumber dari cukai rokok sebagai pendanaan Program JKN-KIS sesuai Permendagri No. 134/2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Sumber : Dinkes Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, 2018

Komitmen Gubernur, 1 Desember 2018 Kaltara UHC

 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Gubernur Dr H Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang. Tak terkecuali, masalah kesehatan. Upaya ini, sasaran utamanya adalah warga kurang mampu. Target itu memang selalu menjadi prioritas Pemprov Kaltara, khususnya Gubernur yang acapkali mengurai berbagai kebijakan yang pro pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Sekaitan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, tepat di peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Provinsi Kaltara, Gubernur dengan disaksikan Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Cakupan Semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kaltara bersama dengan Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kaltara BPJS Kesehatan, Ni Mas Ratna Sudewi. “Kaltara sudah menegaskan komitmennya untuk mencapai cakupan kepesertaan menyeluruh atau UHC bagi penduduk Provinsi Kaltara pada 1 Desember 2018. Hal ini sangat diharapkan ditindaklanjuti pula oleh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara,” urai Irianto.

26 grafis%2BBPJS2 - Komitmen Gubernur, 1 Desember 2018 Kaltara UHC

Selain penandatangan Komitmen UHC, Gubernur juga meresmikan pendaftaran 14.624 masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS untuk segmen PBI APBD dengan ditandatanganinya perjanjian untuk kepesertaan yang ditanggung oleh Pemprov Kaltara, terhitung 1 April 2018. “Pemprov sendiri menandatangani komitmen ini untuk menindaklanjuti Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana memerintahkan 11 lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS. Instruksi tersebut tentu saja harus diimplementasikan oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh BPJS Kesehatan,” beber Gubernur. Adapun 11 pimpinan lembaga negara itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Program JKN-KIS sendiri merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  “Didalam Inpres-nya, Presiden memerintahkan Mendagri untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam pelaksanaan JKN. Mendagri juga harus memastikan kepala daerah itu mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan JKN, dan mendaftarkan seluruh penduduknya dalam program JKN; juga memastikan gubernur, bupati, dan walikota menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan di wilayah masing-masing; dan menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan JKN,” urai Gubernur.

Sementara itu, kepada  Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), Predisen menekankan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam melaksanakan JKN; mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN; memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran serupa, dan mendaftarkan seluruh penduduknya sebagai peserta JKN; menyediakan sarana dan prasarana, serta SDM kesehatan di wilayahnya; memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendaftarkan pengurus dan pekerja serta anggota keluarganya dalam program JKN sekaligus pembayaran iurannya. “Selain itu, gubernur diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN,” papar Irianto.

Diingatkan pula oleh Gubernur, sesuai Inpres tersebut, Direksi BPJS Kesehatan, harus mampu memenuhi sejumlah tugas yang ada. Seperti, memenuhi hak peserta JKN untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas melalui pemberian identitas peserta JKN dan perluasan kerjasama dengan faskes yang memenuhi syarat dan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya program JKN yang optimal. BPJS juga diminta meningkatkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (public education) program JKN dan melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan program JKN. “Dalam realisasinya, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) akan meng-cover iuran BPJS untuk 156 ribu penduduk Kaltara yang memiliki BPJS Kesehatan. Sementara, Pemprov Kaltara melalui Dinas Kesehatan, tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 2,69 miliar untuk menanggung iuran bagi sekitar 14 ribu jiwa warga kurang mampu di Kaltara,” ulasnya.

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menuturkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara telah teralokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 untuk 14.624 jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI)-Daerah se Kaltara. “Tiap jiwa PBI-D itu akan menerima bantuan iuran sebesar Rp 23 ribu sesuai Inpres (Instruksi Presiden) No. 19/2016. Bantuannya untuk 8 bulan. Jadi, total anggaran yang disediakan oleh Pemprov Kaltara, sebesar Rp 2.690.816.000,” ujar Gubernur.

Bantuan ini tersebar di 4 kabupaten dan kota di Kaltara. “Pembiayaan PBI-D dari APBD Provinsi Kaltara ini merupakan yang pertama kalinya direalisasikan. Ini sebuah langkah maju dari upaya Pemprov Kaltara meningkatkan kesehatan juga kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Kaltara,” ungkap Irianto.

Gubernur juga mengimbau langkah ini direalisasikan pula oleh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Mengingat, masih ada warga kurang mampu yang belum ter-cover JKN-KIS. “Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, gubernur berkewajiban mengingatkan upaya Pemerintah Pusat akan upaya capaian Cakupan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) program JKN. Dimana targetnya, UHC Kaltara terealisasi pada 1 Desember 2018,” urai Gubernur.

Sampai saat ini, berdasarkan informasi BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, baru 2 kabupaten di Kaltara yang sudah UHC. Yakni, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung.

Sebagai informasi, untuk memperoleh status UHC, sebuah daerah atau provinsi harus mampu mencapai 95 persen kepesertaan JKN-KIS dari total jumlah penduduk. Secara menyeluruh, jumlah peserta JKN-KIS di Kaltara sebanyak 537.435 jiwa (per April 2018). “Untuk itu, saya menginstruksikan kepada setiap kepala daerah yang belum UHC agar menyusun rencana strategis dalam menyukseskan program ini. Nanti akan ada surat imbauan ke 3 daerah yang belum UHC, terkait hal ini,” tutup Irianto.(humas)

Data-Fakta Program JKN-KIS Kaltara

Penganggaran Peserta JKN-KIS Segmen PBI APBD Pemprov Kaltara

1. Sumber  : APBD Provinsi Kaltara 2018

2. Iuran : Rp 23.000 per jiwa per bulan

2. Total : Rp 2.690.816.000

3. Coverage : 14.624 jiwa PBI-D, rinciannya :

– Kabupaten Bulungan : 5.346 jiwa

– Kabupaten Nunukan : 3.120 jiwa

– Kabupaten Tana Tidung : 2.718 jiwa

– Kota Tarakan : 3.440 jiwa

Jumlah Peserta JKN-KIS se-Kaltara (Per April 2018)

1. PBI

– PBI-N (Didanai APBN) : 153.490 jiwa

– PBI-D (Didanai APBD) : 82.067 jiwa

2. NON-PBI

– PPNPN (Honorer) : 14.511 jiwa

– PPU (Pekerja Swasta) : 72.041 jiwa

– Mandiri : 133.286 jiwa

– Eks Askes : 69.156 jiwa

– TNI/Polri : 12.845 jiwa

– Lainnya : 39 jiwa

TOTAL : 537.435 jiwa

Capaian Peserta JKN-KIS Kabupaten/Kota di Kaltara

1. Kota Tarakan

– Jumlah Penduduk : 247.265 jiwa

– Capaian Peserta : 201.089 jiwa

– Untuk Mencapai UHC : 234.902 jiwa

– Sisa Penduduk Yang Didaftarkan : 33.813 jiwa

– Kebutuhan Anggaran (8 Bulan) : Rp. 6.221.592.000

2. Kabupaten Bulungan

– Jumlah Penduduk : 129.383 jiwa

– Capaian Peserta : 95.253 jiwa

– Untuk Mencapai UHC : 122.914 jiwa

– Sisa Penduduk yang Didaftarkan : 27.661 jiwa

– Kebutuhan Anggaran (8 bulan) : Rp. 5.089.624.000

3. Kabupaten Nunukan

– Jumlah Penduduk  : 174.396 jiwa

– Capaian Peserta : 139.156 jiwa

– Untuk Mencapai UHC : 165.676 jiwa

– Sisa Penduduk yang Didaftarkan : 26.520 jiwa

– Kebutuhan Anggaran (8 bulan) : Rp. 4.879.680.000

4.Kabupaten Malinau

– Jumlah Penduduk : 76.836 jiwa

– Capaian Peserta : 77.342 jiwa

– Status UHC  : 100,96 persen

5. Kabupaten Tana Tidung

– Jumlah Penduduk : 23.639 jiwa

– Capaian Peserta : 22.773 jiwa

– Status UHC : 96,63 persen

FKRTL Kerja Sama (Hingga September 2017)

1. Kota Tarakan

– RSUD Tingkat I Tarakan

– RSAL Ilyas

– Klinik Utama Carsa

2. Kabupaten Malinau

– RSUD Malinau

– RS Bergerak Langap Kabupaten Malinau

3. Kabupaten Nunukan

– RSUD Nunukan

4. Kabupaten Bulungan

– RSUD Soemarno Sosroatmodjo

Jumlah FKTP Per Kabupaten/Kota (hingga Maret 2018)

1. Kota Tarakan

– 7 Puskesmas, 2 Klinik, 19 Dokter Praktek Pribadi (DPP), 5 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 5 Dokter Gigi (DRG)

2. Kabupaten Bulungan

– 12 Puskesmas, 1 Klinik, 8 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 2 DRS

3. Kabupaten Nunukan

– 13 Puskesmas, 3 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri, 1 DRG

4. Kabupaten Malinau

– 14 Puskesmas, 1 DPP, 2 Faskes TNI, 1 Faskes Polri

5. Kabupaten Tana Tidung

– 4 Puskesmas, 1 RSD Pratama

Rencana Strategis Program JKN-KIS Kaltara

1. Ditujukan kepada Pemkot Tarakan, Pemkab Bulungan dan Nunukan

2. Kegiatannya, meliputi :

– Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS

– Mendaftarkan sisa penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta Program JKN-KIS maksimal sebelum 1 Januari 2019

– Membuat Komitmen UHC untuk segera mendaftarkan seluruh penduduknya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam komitmen tersebut

– Mengimbau perusahaan besar di wilayah masing-masing untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan CSR mendaftarkan masyarakat tidak mampu di wilayah badan usaha terdaftar

– Memaksimalkan alokasi dana bersumber dari cukai rokok sebagai pendanaan Program JKN-KIS sesuai Permendagri No. 134/2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sumber : Dinkes Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, 2018

aripudding

Add comment