Birukuning
TANJUNG SELOR – Selain sektor perhubungan udara, jalur transportasi laut dan sungai juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Apalagi secara geografis, jalur transportasi di Kaltara didominasi melalui laut dan sungai. Selain untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, serta pembenahan jalur transportasi sungai dan laut juga untuk mempelancar keluar masuknya barang. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ada beberapa pelabuhan yang akan dibangun oleh Pemprov Kaltara. Di antaranya, Pelabuhan Pesawan sebagai pengganti Pelabuhan Kayan I, Tanjung Selor. Lalu, Pelabuhan Bunyu di Kabupaten Bulungan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, dan Pelabuhan Sungai Ular di Kabupaten Nunukan. “Rencana pembangunan Pelabuhan Pesawan, sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara)-Rini Sumarno. Selain itu, rencana ini juga sudah memiliki dokumen Studi Kelayakan, DED (Detail Engineering Design) dan tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan,” kata Irianto. Untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan, Pemprov Kaltara mengestimasikan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 238 miliar. Itu sudah meliputi kegiatan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan sekitar Rp 18,1 miliar, pekerjaan sisi perairan Rp 97,3 miliar, pekerjaan sisi darat Rp 60,8 miliar, pekerjaan infrastruktur dan utilitas Rp 40,2 miliar, serta pajak. “Waktu melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Soemadi, beliau menyarankan, rencana ini tak hanya mengandalkan dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Kemenhub. Tapi juga akan dikoordinasikan dengan PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) IV dan terbuka kesempatan bagi pihak ketiga atau investor yang berminat,” papar Irianto. Luasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan, sekitar 60 hektare. Di mana untuk pembebasannya, dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap I akan dibebaskan seluas 20 hektare, tahap II 33 hektare, dan tahap III 7 hektare. “Pembangunannya pun dirancang dalam tiga tahap. Dimana akan dimulai dari tahapan pembangunan konstruksi pelabuhan, kawasan pergudangan dan perkantoran. Yang terpenting, usulan ini mendapat respon baik Menhub dan akan ditindaklanjuti secara intensif oleh Pemprov Kaltara sebagaimana advis Menhub,” papar Irianto. Selain itu, adalah sinkronisasi rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan blue print pembangunan bidang transportasi Kemenhub. “Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah membuat perencanaan untuk membangun pelabuhan feri dan speedboat di Pulau Bunyu. Ini disesuaikan dengan permintaan masyarakat Bunyu, agar mampu memeratakan disparitas harga barang disana. Mengingat, kini harga barang di Bunyu diinformasikan semakin tinggi. Lantaran sulitnya akses barang masuk ke Pulau Bunyu,” urai Gubernur. Dituturkan, selama ini, akses orang maupun barang di Pulau Bunyu sangat mengandalkan pelabuhan milik Pertamina. Namun, disadari kondisi itu tak dapat terlalu lama eksis. Untuk itu, perlu perhatian khusus. “Rencananya, kita akan membangun disamping pelabuhan Pertamina. Karena berdasarkan surveinya, di lokasi itu paling cocok,” jelas Irianto. Sementara itu, berdasarkan pemaparan pihak Kemenhub, diketahui bahwa Kemenhub telah memiliki blue print pembangunan bidang transportasi laut di Bunyu. Yakni, rencana pembangunan Pelabuhan Barang di Pulau Bunyu menggunakan APBN. “Pemprov menyarankan kepada Menhub agar kedua perencanaan yang ada dapat disinkronkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, di Bunyu dibangun pelabuhan feri dengan menggunakan anggaran yang tersedia di APBN melalui Kemenhub sebagaimana blue print pembangunan bidang transportasi. Dengan begitu, realisasi pembangunan pelabuhan akan lebih cepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” beber Gubernur. Adapun estimasi kebutuhan anggaran yang diusulkan Pemprov Kaltara untuk kegiatan ini, sekitar Rp 105,6 miliar. Yang meliputi pekerjaan persiapan, pematangan lahan dan reklamasi sekitar Rp 20,2 miliar. Lalu, pekerjaan pembangunan trestle dan pedestrian Rp 31,8 miliar. Pekerjaan pembangunan dermaga kapal feri Rp 21,3 miliar, serta pekerjaan pembangunan dermaga speedboat Rp 7,6 miliar, dan pekerjaan pembangunan bangunan penunjang Rp 15,1 miliar. Ditambah pajak. Kegiatan lain yang mulai berjalan sejak 2017 lalu, adalah pengembangan atau revitalisasi Pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan. “Usulan kegiatan ini kami sampaikan, mengingat kepadatan penumpang yang semakin tinggi. Estimasinya, 1.500 hingga 2.000 penumpang per hari melalui Pelabuhan Tengkayu I. Untuk itu harus dibenahi,” ungkap Gubernur. Untuk pengembangan Pelabuhan Tengkayu I ini, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang diterbitkan Dishub Kaltara, kebutuhan total anggaran mencapai Rp 225,1 miliar. Adapun realisasi anggaran yang sudah terlaksana untuk tahap I dan II sekitar Rp 40 miliar. “Artinya, masih ada sisa anggaran biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 185,1 miliar. Nah disini kami minta kehadiran Kemenhub,” jelas Irianto. Gubernur pun menyarankan adanya sharing anggaran antara Pemprov dengan Kemenhub. “Pemprov siap menganggarkan separuh dari kebutuhan total anggaran yang dibutuhkan. Ini digunakan untuk pembangunan dari sisi lautnya. Sementara, separuhnya diharapkan dukungan dari APBN melalui Kemenhub untuk pembangunan dari sisi daratnya. Utamanya pembangunan terminal,” tuntas Irianto.(humas) USULAN PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI KALTARA 1. PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU a. Pelabuhan Pesawan, Bulungan - Total Kebutuhan Anggaran Rp 238.042.820.000 - Luas Lahan yang Akan Digunakan 60 hektare - Lokasi di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor b. Pelabuhan Feri, Pulau Bunyu, Bulungan - Total Kebutuhan Anggaran Rp 105.654.400.000 c. Dermaga Pelabuhan Sungai Ular, Kabupaten Nunukan - Dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 juta melalui APBD 2018 (tahap pencanaan) 2. PENGEMBANGAN PELABUHAN a. Pelabuhan Tengkayu I, Kota Tarakan - Kebutuhan total anggaran Rp 225.101.520.000 - Realisasi Anggaran Fisik (Tahap I dan II) Rp 40 miliar - Kebutuhan anggaran Rp 185.101.520.000 - Saran 1 : Sharing pendanaan Pemprov dan Kemenhub - Saran 2 : Sisi laut akan direalisasikan melalui APBD Kaltara, sisi darat oleh Kemenhub b. Pengembangan Pelabuhan Lim Hie Djung - Dialokasikan anggaran Rp 20 miliar melalui APBD 2015 SUMBER : Dishub Kaltara, 2018

Keluarkan Pergub untuk Penglibatan Tenaga Kerja Lokal

 

TANJUNG SELOR – Untuk mengantisipasi ketimpangan keterlibatan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah mempersiapkan diri dengan berancang-ancang membuat Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penglibatan tenaga kerja lokal dan non lokal.
Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara, Pergub ini mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 40/2012, tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. “Berdasarkan Kepmen ini, ada 19 jabatan yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing. Dan, yang mendudukinya pun harus kompeten dan berkeahlian,” urai Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Ditambahkan, Rapergub ini juga juga mengacu kepada Kepmenakertrans No. 35/2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
Sementara, untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang berkompeten, Pemprov melalui Disnakertrans Kaltara melakukan pelatihan pemagangan kepada 140 tenaga kerja lokal. Pemagangan ini untuk dipersiapkan menjadi tenaga kerja siap pakai, dan mendapatkan sertifikasi. “Tujuan pelatihan pemagangan ini terkait dengan rencana investasi yang ada,” beber Irianto.
Dituturkan juga oleh Gubernur, sertifikasi tenaga kerja lokal menjadi urgent untuk dilaksanakan, mengingat dalam waktu dekat sejumlah rencana investasi akan segera terealisasi. Salah satunya, rencana investasi pembangunan bendungan tahap I Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE). “Tenaga kerja lokal, harus bersertifikat. Bila tidak, maka tidak akan dapat diperkerjakan. Ini amanah undang-undang,” paparnya.
Selain mempersiapkan Rapergub tentang penglibatan tenaga kerja lokal dan non lokal, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait percepatan sertifikasi jasa konstruksi di Kaltara. 
Surat ini menjadi cikal bakal peraturan daerah yang mengatur instrumen penglibatan tenaga kerja lokal dan luar daerah dalam sektor jasa konstruksi.
Hal ini penting dilakukan, karena Kaltara merupakan satu di antara empat provinsi yang masuk dalam rencana pengembangan koridor ekonomi komprehensif dalam perjanjian kerja sama Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Atau dikenal dengan One Belt, One Road (OBOR). 
“Respons lain yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sekaligus sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU No. 2/2017, adalah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Kaltara. Raperda ini tengah disusun oleh DPUPR-Perkim beserta pihak terkait lainnya,” jelas Gubernur.
Di dalam Raperda itu, kata Irianto, ada instrumen yang mengatur keterlibatan tenaga kerja lokal. “Dengan adanya peraturan daerah itu, akan ada penegasan agar paket pembangunan infrastruktur di Kaltara yang mewajibkan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Namun, ada pengaturan mengenai prosentasenya keterlibatan tenaga kerja lokal dan non lokal. Di Raperda itu juga mewajibkan tenaga kerja untuk bersertifikat,” paparnya.(humas)

aripudding

Add comment