Birukuning
TANJUNG SELOR – Selain sektor perhubungan udara, jalur transportasi laut dan sungai juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Apalagi secara geografis, jalur transportasi di Kaltara didominasi melalui laut dan sungai. Selain untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, serta pembenahan jalur transportasi sungai dan laut juga untuk mempelancar keluar masuknya barang. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ada beberapa pelabuhan yang akan dibangun oleh Pemprov Kaltara. Di antaranya, Pelabuhan Pesawan sebagai pengganti Pelabuhan Kayan I, Tanjung Selor. Lalu, Pelabuhan Bunyu di Kabupaten Bulungan, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, dan Pelabuhan Sungai Ular di Kabupaten Nunukan. “Rencana pembangunan Pelabuhan Pesawan, sebelumnya telah mendapatkan dukungan dari Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara)-Rini Sumarno. Selain itu, rencana ini juga sudah memiliki dokumen Studi Kelayakan, DED (Detail Engineering Design) dan tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan,” kata Irianto. Untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan, Pemprov Kaltara mengestimasikan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 238 miliar. Itu sudah meliputi kegiatan pekerjaan persiapan dan pematangan lahan sekitar Rp 18,1 miliar, pekerjaan sisi perairan Rp 97,3 miliar, pekerjaan sisi darat Rp 60,8 miliar, pekerjaan infrastruktur dan utilitas Rp 40,2 miliar, serta pajak. “Waktu melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Soemadi, beliau menyarankan, rencana ini tak hanya mengandalkan dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Kemenhub. Tapi juga akan dikoordinasikan dengan PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) IV dan terbuka kesempatan bagi pihak ketiga atau investor yang berminat,” papar Irianto. Luasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pelabuhan Pesawan, sekitar 60 hektare. Di mana untuk pembebasannya, dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap I akan dibebaskan seluas 20 hektare, tahap II 33 hektare, dan tahap III 7 hektare. “Pembangunannya pun dirancang dalam tiga tahap. Dimana akan dimulai dari tahapan pembangunan konstruksi pelabuhan, kawasan pergudangan dan perkantoran. Yang terpenting, usulan ini mendapat respon baik Menhub dan akan ditindaklanjuti secara intensif oleh Pemprov Kaltara sebagaimana advis Menhub,” papar Irianto. Selain itu, adalah sinkronisasi rencana pembangunan pelabuhan di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan blue print pembangunan bidang transportasi Kemenhub. “Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah membuat perencanaan untuk membangun pelabuhan feri dan speedboat di Pulau Bunyu. Ini disesuaikan dengan permintaan masyarakat Bunyu, agar mampu memeratakan disparitas harga barang disana. Mengingat, kini harga barang di Bunyu diinformasikan semakin tinggi. Lantaran sulitnya akses barang masuk ke Pulau Bunyu,” urai Gubernur. Dituturkan, selama ini, akses orang maupun barang di Pulau Bunyu sangat mengandalkan pelabuhan milik Pertamina. Namun, disadari kondisi itu tak dapat terlalu lama eksis. Untuk itu, perlu perhatian khusus. “Rencananya, kita akan membangun disamping pelabuhan Pertamina. Karena berdasarkan surveinya, di lokasi itu paling cocok,” jelas Irianto. Sementara itu, berdasarkan pemaparan pihak Kemenhub, diketahui bahwa Kemenhub telah memiliki blue print pembangunan bidang transportasi laut di Bunyu. Yakni, rencana pembangunan Pelabuhan Barang di Pulau Bunyu menggunakan APBN. “Pemprov menyarankan kepada Menhub agar kedua perencanaan yang ada dapat disinkronkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, di Bunyu dibangun pelabuhan feri dengan menggunakan anggaran yang tersedia di APBN melalui Kemenhub sebagaimana blue print pembangunan bidang transportasi. Dengan begitu, realisasi pembangunan pelabuhan akan lebih cepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” beber Gubernur. Adapun estimasi kebutuhan anggaran yang diusulkan Pemprov Kaltara untuk kegiatan ini, sekitar Rp 105,6 miliar. Yang meliputi pekerjaan persiapan, pematangan lahan dan reklamasi sekitar Rp 20,2 miliar. Lalu, pekerjaan pembangunan trestle dan pedestrian Rp 31,8 miliar. Pekerjaan pembangunan dermaga kapal feri Rp 21,3 miliar, serta pekerjaan pembangunan dermaga speedboat Rp 7,6 miliar, dan pekerjaan pembangunan bangunan penunjang Rp 15,1 miliar. Ditambah pajak. Kegiatan lain yang mulai berjalan sejak 2017 lalu, adalah pengembangan atau revitalisasi Pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan. “Usulan kegiatan ini kami sampaikan, mengingat kepadatan penumpang yang semakin tinggi. Estimasinya, 1.500 hingga 2.000 penumpang per hari melalui Pelabuhan Tengkayu I. Untuk itu harus dibenahi,” ungkap Gubernur. Untuk pengembangan Pelabuhan Tengkayu I ini, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang diterbitkan Dishub Kaltara, kebutuhan total anggaran mencapai Rp 225,1 miliar. Adapun realisasi anggaran yang sudah terlaksana untuk tahap I dan II sekitar Rp 40 miliar. “Artinya, masih ada sisa anggaran biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 185,1 miliar. Nah disini kami minta kehadiran Kemenhub,” jelas Irianto. Gubernur pun menyarankan adanya sharing anggaran antara Pemprov dengan Kemenhub. “Pemprov siap menganggarkan separuh dari kebutuhan total anggaran yang dibutuhkan. Ini digunakan untuk pembangunan dari sisi lautnya. Sementara, separuhnya diharapkan dukungan dari APBN melalui Kemenhub untuk pembangunan dari sisi daratnya. Utamanya pembangunan terminal,” tuntas Irianto.(humas) USULAN PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI KALTARA 1. PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU a. Pelabuhan Pesawan, Bulungan - Total Kebutuhan Anggaran Rp 238.042.820.000 - Luas Lahan yang Akan Digunakan 60 hektare - Lokasi di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor b. Pelabuhan Feri, Pulau Bunyu, Bulungan - Total Kebutuhan Anggaran Rp 105.654.400.000 c. Dermaga Pelabuhan Sungai Ular, Kabupaten Nunukan - Dialokasikan anggaran sebesar Rp 700 juta melalui APBD 2018 (tahap pencanaan) 2. PENGEMBANGAN PELABUHAN a. Pelabuhan Tengkayu I, Kota Tarakan - Kebutuhan total anggaran Rp 225.101.520.000 - Realisasi Anggaran Fisik (Tahap I dan II) Rp 40 miliar - Kebutuhan anggaran Rp 185.101.520.000 - Saran 1 : Sharing pendanaan Pemprov dan Kemenhub - Saran 2 : Sisi laut akan direalisasikan melalui APBD Kaltara, sisi darat oleh Kemenhub b. Pengembangan Pelabuhan Lim Hie Djung - Dialokasikan anggaran Rp 20 miliar melalui APBD 2015 SUMBER : Dishub Kaltara, 2018

Gubernur Ajak Masyarakat Open Minded

 

SUARAKALTARA.COM – BEIJING – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) turut serta dalam delegasi Indonesia pada pertemuan ‘Belt and Road Trade and Investment Forum’ yang digelar di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai 12 hingga 14 April lalu. 

Selain Irianto, rombongan delegasi dari Indonesia sendiri, antara lain ada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Thomas Limbong, Deputi Menko Kemaritiman Bidang Infrastruktur, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Ka Bappenas) dan mantan Duta Besar RI untuk RRT Soegeng Rahardjo. Termasuk turut serta mantan Menteri Perdagangan RI periode 2004-2011 Marie Elka Pangestu. Juga hadir para pimpinan perusahaan dari Indonesia, China atau RRT, dan dari beberapa negara Asia, Afrika maupun Eropa. 

“Saya turut diundang sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia, karena Kaltara termasuk provinsi yang menjadi bagian dari kerja sama bilateral bidang ekonomi dalam One Belt One Road (OBOR)-Belt Road Initiative (BRI) Indonesia-RRT,” ujar Irianto.
Kegiatan Belt and Road Trade and Investment Forum, kata Gubernur, membahas rencana dan realisasi investasi yang digagas oleh Pemerintah RRT, yang meliputi energi, industri, pariwisata, perdagangan, pengembangan teknologi dan peningkatan kerjasama ekonomi regional maupun global; baik secara bilateral maupun multilateral. 
“Termasuk di antaranya rencana investasi di Indonesia, terkhusus lagi di Kaltara,” tandasnya.
Gubernur mengatakan, forum ini sekaligus makin menyadarkan dunia global, bahwa RRT telah tampil sebagai salah satu ‘raksasa’ ekonomi dunia, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan politik global. 
“Forum ini juga sangat besar manfaatnya dengan rencana investasi di Kaltara,” ulas Irianto. 
Dikatakan, realisasi investasi berskala besar dan global bukan merupakan sesuatu yang instan. Diperlukan proses waktu dan tahapan yang harus memenuhi persyaratan peraturan perundangan di masing-masing negara. 
“Di samping juga sangat ditentukan oleh respons dan sikap pemerintah dan masyarakat setempat,” kata Gubernur. 
Irianto menyebutkan, banyak rencana investasi berskala besar dan global yang gagal diwujudkan. “Ini karena respons dan sikap pemerintah maupun masyarakatnya sendiri. Seperti lamban dalam pelayanan investasi, sikap malas, berprasangka buruk, penuh curiga, berpikir negatif, dan banyak provokasi,” ujarnya. 
Jika ingin memiliki daya saing yang tangguh, tegas Gubernur, masyarakat Kaltara, perlu berpikiran terbuka (open minded), bekerja keras dan bekerja cerdas. “Jangan ada kata menyerah, lelah, putus asa. Jangan mengeluh dan berpikiran sempit, jika kita ingin berjuang untuk kesejahteraan bersama dan menyebarkan kebaikan. Ayo bangun Kaltara!” kata Gubernur.

LAKUKAN SEJUMLAH PERTEMUAN

Di sela-sela menghadiri pertemuan Belt and Road Trade and Investment Forum di Beijing, RRT bersama Menko Bidang Kemaritiman RI Luhut B Panjaitan dan beberapa delegasi lainnya dari Indonesia, Gubernur melakukan serangkaian pertemuan. Salah satunya dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RRT, Mr Wang Yi. 

Dalam kesempatan itu, turut mendampingi Menlu RRT, adalah Dubes RRT untuk Indonesia, Mr Xiao Qian, yang  pernah berkunjung ke Kaltara pada 21 hingga 22 Maret 2018 lalu. Juga ada beberapa pejabat tinggi Kemenlu RRT lainnya. 
“Banyak yang didiskusikan dalam pertemuan ini. Utamanya berkaitan dengan kerja sama bilateral antara RI dengan RRT,” ujarnya.
Hari berikutnya, delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Menko Maritim, melakukan bilateral meeting dengan Perdana Menteri RRT, Mr Li Keqiang bersama beberapa menterinya di Kantor Perdana Menteri RRT. 
“Kita juga melakukan kunjungan ke Perusahaan Gezhouba, salah satu BUMN Pemerintah RRT. Dalam kunjungan itu, turut serta Kepala BKPM Thomas Limbong, Menteri Perdagangan RI periode 2004-2011 Marie Elka Pangestu dan beberapa pejabat lain dari kementerian terkait.
Kunjungan ini, salah satunya membahas rencana investasi pihak Gezhouba di Kaltara. Yaitu di bidang energi, beberapa sarana infrastruktur dan industri,” ujarnya.(humas)

aripudding

Add comment