Birukuning
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Desa Tepian, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan telah rampung. Rencananya, PLTS yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) itu akan diresmikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, hari ini (9/3). PLTS ini, pada 2015 atau sejak dialihkannya kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan (pilihan) bidang energi yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka usulannya disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Gubernur Kaltara. Gubernur menyebutkan, kapasitas PLTS di kawasan tersebut sebesar 75 kilo watt peak (kWp). Untuk melayani 159 rumah di desa setempat serta fasilitas umum. “Dengan asumsi tiap rumah mendapatkan jatah 600 watt hour (Wh),” sebut Irianto, kemarin (8/3). Tidak hanya di Desa Tepian, program ini kata Irianto dilakukan bersamaan dengan pembangunan PLTS Terpusat di beberapa wilayah lainnya. Seperti di Desa Datar Batung RT 02 dan 03, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kemudian untuk Kaliman Timur (Kaltim), Desa Pulau Pinang, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur serta Desa Balikukup Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. “Untuk keseluruhan wilayah pembangunannya menggunakan dana APBN sebesar Rp 21 miliar,” ujar Irianto. Tak hanya itu, pengembangan sektor kelistrikan di wilayah Kaltara juga dilakukan di tempat lain. Misalnya, di Kampung Antal, Desa Salimbatu yang dibangun 92 sambungan listrik dengan kapasitas 300 Wh dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,8 miliar. “Sedangkan untuk tahun ini, rencananya akan dibangun jaringan listrik sepanjang 17 kilometer dari Desa Mansalong ke Sembakung Atulai,” jelasnya. Hingga 2017, Provinsi Kaltara, menurut catatan PT PLN Persero, memiliki total daya yang dihasilkan pembangkit yang ada sebesar 86,87 Megawatt (MW). Angka ini meningkat setiap tahunnya, sejurus perkembangan Kaltara. Pada 2015, total daya dari pembangkit yang ada di Kaltara mencapai 60,87 MW. Sementara di 2017 menjadi 63,87 MW. Sementara untuk trafo distribusinya, Kaltara pada 2017 memiliki 157,75 Megavolt Ampere (MVA) trafo distribusi. Ini ditopang dengan keberadaan 1.159,48 Kilometer Sirkuit (KMS) jaringan tegangan menengah dan 977,32 KMS jaringan tegangan rendah. Se Kaltara, masih berdasarkan data PLN, total pelanggan listrik PLN sebanyak 127.964 sambungan rumah dengan rasio elektrifikasi hingga 79,28 persen. Dengan itu, masih ada sekitar 20 persen lagi masyarakat Kaltara belum menikmati listrik. Padahal, berdasarkan data cadangan daya pada sistem operasi masing-masing kabupaten dan kota di Kaltara, menurut data PLN, nilainya surplus. Rinciannya, untuk sistem operasi Tanjung Selor (Bulungan) daya mampu pembangkit eksisting mencapai 15,30 MW dengan beban puncak 11,15 MW atau tersedia cadangan daya hingga 4,15 MW. Sistem Malinau, daya mampu 9,26 MW, beban puncak 6,63 MW (cadangan 2,63 MW). Sistem Tana Tidung memiliki daya mampu 2,68 MW, beban puncak 1,70 MW (cadangan 0,98 MW). Sistem Nunukan, daya mampu 14,75 MW, beban puncak 11,00 MW (cadangan 3,75 MW). Dan, sistem Tarakan berdaya mampu 45,80 MW, beban puncak 39,60 MW (cadangan 6,20 MW).(Humas)

Tak Lulus Latsar, Status CPNS Dibatalkan

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dibatalkan statusnya menjadi PNS jika tidak lulus dalam Pelatihan Dasar (Latsar).

Menurut Irianto, Latsar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah kegiatan yang amat penting. Pasalnya, melaui kegiatan tersebut dapat membentuk sosok ASN yang profesional, dengan kompetensi dan karier dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik. “Kegiatan Latsar merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi ASN, dan membentuk ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan,” ungkap Gubernur di sela acara Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS 2018 di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin (19/3).

Disebutkannya, pengembangan kompetensi bagi ASN bukan hanya dilakukan secara manual, rutin dan berkala. Akan tetapi sudah harus dikembangkan baik dari aspek sarana dan prasarana, kurikulum, widyaiswara maupun metode yang digunakan.

Dengan kata lain, pemerintah seharusnya tidak boleh kalah dengan korporasi. Oleh sebab itu, saat ini pihaknya mengembangkan apa yang disebut dengan ASN Coorporate University dalam pengembangan kompetensi ASN.

Disampaikannya, jika output dari sebuah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dan dimulai ini, tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi ASN, dalam hal ini bagi Pemprov Kaltara.

“Melalui orientasi ini diharapkan ASN Pemprov Kaltara dapat melaksanakan tugas pada unit kerja di lingkungannya masing-masing, sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan integritas serta moralitas. Serta dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat dan lingkungan kerjanya, dan memiliki kode etik dan profesi dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai amanah yang wajib diembannya,” katanya.

Hal itu, katanya, sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen PNS. Dimana, setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa percobaan merupakan masa prajabatan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Proses pendidikan dan pelatihan itu sendiri dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, motivasi, nasionalisme dan semangat kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Gubernur juga mengatakan, pengenalan tugas seperti orientasi yang dilakukan dapat membuka wawasan dan pengetahuan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing sebagai ASN. Profesionalitas menjadi salah satu kunci yang harus terus diwujudkan. Lebih dari itu sebagai upaya ASN dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang kedepan harus memiliki jiwa enterpreunership dan juga hospitality yang tidak kalah dengan lembaga swasta.

Lebih lanjut ia menyampaikan, jika pengembangan kompetensi bagi ASN merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini dikarenakan tantangan dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia ke depan berhadapan dengan Highly Competitive-AFTA-MEA seperti Globalisasi, Competitive Antar-Negara, Teknologi Informasi dan Digitasi, dan High Collabaration.(humas)

birukuning

Add comment