Birukuning
TANJUNG SELOR – Peredaran barang tidak layak di perbatasan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kaltara intens melakukan pengawasan. Ini dikatakan Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono melalui Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Septi Yustina Marthin. Disperindagkop-UMKM Kaltara juga telah melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar menjual barang yang layak konsumsi atau pakai. Menurutnya, penjualan barang tersebut harus disertakan label untuk melihat masa waktu berlakunya produk.  “Perlu diingat, untuk pelaku usaha yang menjual barang yang tidak sesuai dengan kualifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) itu dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” jelas Septi, Rabu (14/3).  Pelaku usaha yang memiliki sistem manajemen gudang yang baik hanya terdapat di Kota Tarakan. Dijelaskannya, jika sistemnya baik, barang tidak layak itu akan dengan mudah terdeteksi, misalnya terdeteksi melalui tanggal kedaluwarsanya.  “Disperindagkop juga selalu melakukan sosialisasi, tidak hanya kepada produsen tetapi juga kepada konsumen  agar bisa lebih teliti terhadap barang yang akan di beli,” ulasnya.  Untuk pelaku usaha yang kedapatan melanggar, secara bertahap akan diberikan pembinaan terlebih dahulu. Kemudian barang-barang yang tidak layak itu akan dimusnahkan.  “Kami tidak akan menyita barang yang tidak layak, tetapi kami hanya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang kedapatan melanggar. Sedangkan pemusnahan barangnya dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri,” sebutnya. Perlu diketahui pada 2017 terdapat 1.308 barang kedaluwarsa, 285 berubah bentuk, tidak berlabel berjumlah 1.045 dari 42 toko yang berhasil teridentifikasi oleh Disperindagkop-UMKM Kaltara. Ini berasal dari hasil pengecekan pada 9 toko di Kota Tarakan, 9 toko di Kabupaten Nunukan, 4 toko di Kabupaten Malinau, 4 toko di Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan 4 toko di Kabupaten Nunukan.(humas)

Disdikbud akan Nilai 20 UKS

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Salah satu caranya dengan melakukan pembinaan dan pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di tiap penyelenggara pendidikan di Kaltara.

Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono menyebutkan, didalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Sekolah, dipaparkan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sekolah sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. “Dengan kata lain, UKS ini dinilai mampu meningkatkan mutu pendidikan, prestasi belajar, perilaku hidup bersih dan sehat, juga lingkungan yang sehat,” kata Sigit.

Guna optimalisasi program UKS tersebut, baru-baru ini Tim Pembina UKS Provinsi Kaltara menggelar rapat kerja dengan Guru Pembina UKS kabupaten dan kota se Kaltara. “Sasaran UKS ini, adalah peserta didik, guru, pamong belajar, tutor, pengelola, lembaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan lingkungan (sekolah, keluarga dan masyarakat),” jelas Sigit.

Rencananya, tahun ini akan ada penilaian bagi UKS yang ada. Jumlahnya, 20 UKS mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). “Ada 10 indikator akan dinilai. Di antaranya, kebersihan sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat, dan lainnya,” ulas Sigit. Pemenang dari tiap jenjang pendidikan, yakni peringkat pertama, akan disertakan sebagai wakil Kaltara pada lomba serupa di tingkat nasional.(humas)

birukuning

Add comment