Birukuning
27 APEL PAGI watermark - Penyerahan SK CPNS Baru, Menpan-RB Dijadwalkan ke Kaltara

Penyerahan SK CPNS Baru, Menpan-RB Dijadwalkan ke Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimanan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memimpin apel pagi, Senin (26/2) yang kali ini peserta upacaranya berbaris di badan Jalan Kolonel H Soetadji. Mengingat, Lapangan Agatish yang biasa digunakan sebagai lokasi apel pagi, digunakan untuk kegiatan keramaian masyarakat.

Pada apel pagi yang dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk para Asisten dan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Gubernur.

Perihal pertama yang disampaikan Gubernur, yakni pada pertengahan atau akhir Maret ini tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan supervisi di Provinsi Kaltara bersama 10 provinsi lain di Indonesia. “Dari itu, saya minta kepada seluruh kepala OPD yang menjadi sasaran utama kegiatan supervisi beserta stafnya untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan,” ujar Irianto.

OPD dimaksud, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Unit Layanan Pengadaan/Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (ULP/LPSE), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan lainnya. “Harus diketahui, kegiatan supervisi ini intinya adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam arti luas. Kegiatan ini, patut mendapat perhatian lebih meski Kaltara untuk sementara berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kemendagri masuk ke dalam kategori Hijau. Status ini harus ditingkatkan dan dijaga,” jelas Gubernur.

Irianto menegaskan, selama supervisi berlangsung, agar tidak ada ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang berlaku diluar kewajaran. Sebab, berdasarkan pengalaman dari daerah lain, setelah supervisi dilakukan banyak pejabat pemerintah yang terkena OTT. “Dari itu, diharapkan seluruh ASN dapat menyatukan persepsi dalam mendukung pelaksanaan supervisi KPK di Kaltara,” urai Irianto.

Hal lainnya yang patut diperhatikan, adalah sehubungan dengan berlangsungnya pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan telah adanya arahan dari Plh Sekprov Kaltara H Syaiful Herman, Gubernur  menegaskan agar setiap OPD untuk menyiapkan segala hal yang menjadi bahan pemeriksaan. “Utamanya, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dari OPD atau Biro yang menjadi sampling pemeriksaan untuk mempersiapkan laporan khusus. Selain itu, khusus bagi OPD atau Biro yang menjadi sampling pemeriksaan, para pejabat yang disebutkan diatas termasuk kepala OPD dan Bironya tidak boleh keluar daerah. Terkecuali seizin gubernur,” papar Gubernur.

Perihal terakhir yang disampaikan Irianto, terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil perekrutan 2017 ini. Gubernur mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, berjanji untuk datang langsung ke Kaltara untuk menghadiri, sekaligus melakukan pengangkatan dan menyerahkan SK 442 CPNS yang lulus seleksi.

“Menpan juga berencana akan memberikan pengarahan kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltara, dan juga Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kaltara,” pungkasnya. (humas)

Lanjutan

Kaltara Harus Ramah Investasi

MASIH dalam arahannya saat memimpin apel pagi, Senin (26/2) pagi kemarin, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie salah satunya menyinggung masalah percepatan realisasi investasi di provinsi ini.

“Masyarakat Kaltara, khususnya seluruh ASN (aparatur sipil negara) harus menyadari bahwa hal tersulit saat ini adalah membangun dan membina karakter manusia. Sesuai hasil penelitian, karakteristik manusia utamanya pegawai di Indonesia masih jauh dibawah karakteristik manusia di Vietnam. Karakteristik manusia yang baik (di Vietnam), mendorong masuk dan terealisasinya investasi dengan sangat pesat,” kata Gubernur.

Menyadari hal itu, Kaltara yang kini tengah menunggu realisasi investasi, juga perlu memperbaiki karakteristik manusianya. Sehubungan dengan realisasi investasi itu, disebutkan Irianto, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali membahas persoalan percepatannya. “Namun, sekali lagi yang menjadi catatan Presiden adalah jajaran birokrasi pemerintahan yang berbelit dan rumit. Padahal, investasi di Indonesia termasuk Kaltara, antre untuk masuk. Tapi, ironisnya nilai ekspor Indonesia kalah dari Thailand dan negara ASEAN lainnya,” ungkap Irianto.

Yang menjadi titik pangkal persoalan lambannya realisasi itu, tak lain adalah persoalan dalam diri manusia Indonesia. “Untuk itu, harus dilakukan perubahan dari cara berpikir dan bertindak. Mindset yang harus dibangun adalah bagaimana kita melayani investor yang masuk. Ini harus menjadi catatan khusus bagi para ASN yang bertugas di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi pelayanan publik dan perizinan. Untuk itulah, perlunya penyusunan SOP atas tugas yang harus dilakukan,” ujarnya.

Diingatkan juga oleh Gubernur, bahwa setiap ASN di Kaltara harus mampu mengikuti upaya dan kerja keras yang ditunjukkan oleh dirianya selama ini dalam memajukan Kaltara. Sebagai informasi, salah satu hasil kerja keras itu, adalah kepercayaan investor khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk berinvestasi di Kaltara. Ini ditunjukkan dengan keseriusan investor dan Pemerintah RRT untuk merealisasikannya lewat sejumlah kegiatan. “Bahkan, dijadwalkan pada 1 Maret ini, Dubes (Duta Besar) RRT untuk Indonesia akan berkunjung ke Kaltara. Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah RRT untuk mengetahui apakah investasi yang akan diberikan oleh mereka terjamin akan terlaksana, dan apakah akan menguntungkan kedua belah pihak,” beber Irianto. (humas)

 

birukuning

Add comment