Beranda Opini Hak ‘Absurd’ Politik Perempuan di Parlemen

Hak ‘Absurd’ Politik Perempuan di Parlemen

download - Hak ‘Absurd’ Politik Perempuan di Parlemen
 Oleh ; Sukmawaty Arisa Gustina*)

Hak politik perempuan di parlemen masih menjadi keniscayaan untuk diperjuangkan. Padahal kesejarahan politik perempuan Indonesia telah lahir jauh sebelum deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia yang mengedepankan kesamaan hak dan kebebasan tanpa diskriminasi terhadap perempuan. Lantas bagaimana hak politik perempuan pasca lahirnya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR/DPRD mampu mengakomodir kepentingan perempuan Indonesia?

Hak Dasar Perempuan


Diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Menurut Collins (dalam Siti Malaiha Dewi, 2012), dominasi laki-laki terhadap perempuan telah menjadi akar sejarah yang panjang dalam hidup manusia. Perempuan ditempatkan sebagai the second human being atas superioritas laki-laki, ungkap Simone de Beauvoir (dalam Toni B. Febriantono dkk, 2003: xi). Menurut Siti Malaiha Dewi (2012) untuk kasus relasi gender di Indonesia masih terbentur dengan faktor budaya patriakhi, depolitisasi kepentingan negara yang tidak adil terhadap perempuan, dan interpretasi agama yang multitafsir. Sehingga peran perempuan sangat minim dalam ranah publik.

Sejarah Hak Politik Perempuan.


Perempuan Indonesia sebenarnya telah lama berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Bahkan telah lahir sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Jika dunia mengedepankan kesamaan hak dan kebebasan tanpa diskriminasi termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan Indonesia lebih dulu telah memperjuangkan hak pendidikan dan pernikahan bagi kaum perempuan Indonesia tanpa diskriminasi. Kongres yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 25 Desember 1928 setidaknya menjadi catatan perjuangan hak politik perempuan Indonesia. 

Sepuluh tahun kemudian Kongres Perempuan Indonesia ke V tahun 1938 di Bandung melahirkan hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan. Hingga Pemerintah Kolonial Belanda memberikan hak perempuan untuk dipilih dan duduk dalam dewan kota (Gementeraad) di berbagai daerah (Masruchah, 2009: 114). Hak politik bukan sesuatu yang absurd bagi perempuan Indonesia jika melihat dari sisi kesejarahannya. 

Setidaknya melalui ratifikasi dan diundangkannya Convention of Women Political Rights menjadi rumusan lahirnya UU Nomor 68 tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, perempuan Indonesia di masa lalu telah meletakkan dasar hak politiknya. Hak ini kemudian diperkuat Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dengan menetapkan resolusi persamaan hak manusia menjadi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the elimination of all forms of discrimanation against women/CEDAW). 


Afirmasi merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan hak politik perempuan di Parlemen. Menurut Susan D. Clayton (dalam Ani Widyani Soetjipto, 2005: 100) dan Tom Campbell (dalam Saifudiendj, 2009) langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan dan kebijakan yang dikumandangkan memiliki representasi secara memadai pada posisi – posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi. Setidaknya bagi negara-negara yang telah menganut paham yang sama seperti Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia, Belanda dan Islandia, berhasil menyusun proporsi keanggotaan di majelis rendah, dimana sepertiga anggotanya adalah perempuan. Hal ini dicapai melalui penerapan kuota untuk meningkatkan representasi perempuan di institusi-institusi pengambil keputusan (Kemala Dewi, 2017).


Lahirnya regulasi kuota 30 persen untuk daftar calon anggota DPR/DPRD dari partai politik peserta Pemilu yang termuat dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu merupakan hasil dari tuntutan afirmasi yang didengungkan pasca reformasi. Regulasi ini selaras dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) atas kesewenangan dan diskriminasi terhadap perempuan melanggar persamaan hak dalam hukum tanpa memandang jenis kelamin. Hak politik diakui dalam proses pencalonan artinya hak afirmasi yang melekat dengan tidak mengindahkan konsep negara demokratis yang dianut bangsa Indonesia. Perempuan tetap berjuang dalam ranah politik untuk merebutkan suara konstituen.


Realita Politik dan Mimpi Kesetaraan


Keselarasan regulasi pada tataran konsep tidak sepenuhnya diterjemahan dalam kerangka teknis, bahkan terjadi tarik ulur kepentingan. Pileg 2004 telah memuat regulasi 30% representasi perempuan sebagai daftar calon namun kebijakan masih mengacu pada nomor urut. Versi Pileg 2009 keluar kebijakan ziper yang berarti setiap tiga calon diselingi dengan satu calon perempuan. Namun regulasi ini kembali dimentalkan dengan putusan MK yang menghitung keterpilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak bukan nomor urut (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008).

Walaupun putusan ini mendapat disenting opinion dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang mengatakan bahwa kuota perempuan tetap harus diperjuangkan. Ketua MK Mahfud MD mengatakan juga bahwa kebijakan affirmative action tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini kontra dengan syarat keterpilihan caleg diatas ambang 30% BPP. Karena berdasarkan hasil perolehan Pileg 2004, 2009 dan 2014 tidak ada perolehan yang signifikan memenuhi nilai ambang batas suara tersebut. Asumsinya, dengan menganut sistem ziper setidak ada peluang bagi caleg perempuan memperoleh kursi Parlemen jika dihitung berdasarkan nomor urut daftar caleg.


Problem lainnya, politik perempuan masih belum mengakar, perlu ada kebijakan pendorong untuk menghasilkan kader perempuan yang mumpuni melalui parpol. Pasal 173 ayat (2) huruf E belum mewajibkan kompisis 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan parpol di tingkat pusat saja. Padahal fungsi parpol sebagai wadah pendidikan politik, sosialisasi politik dan kaderisasi memberi peluang kiprah perempuan (Miriam Budiardjo, 2014).


Problem ini masih mengendap di MK melalui gugatan Judicial Review yang diajukan salah satu parpol peserta Pemilu. Artinya, secara sistematis selain kuota dan sistem ziper dalam daftar caleg peserta Pemilu, peran parpol sangat penting pula. Setidaknya peluang perempuan berada di Parlemen semakin terbuka jika bangsa ini sepakat memperjuangkannya sungguh-sungguh.


Saat ini momentum pemilihan anggota DPR/DPRD 2019 tinggal selangkah lagi. Ada aspek positif dan manfaat yang telah diteliti Bank Dunia. Keterwakilan perempuan menunjukkan hubungan erat dengan penurunan kasus korupsi diberbagai negara yang telah menerapkannya (Rena Herdiyani, 2009: 115-116). Selain itu, kebijakan negara yang berorientasi pada kebutuhan dan perlindungan sebagai hak dasar perempuan akan semakin tercapai. Karena perempuan lah yang lebih memahami dunia mereka. Namun lagi-lagi perlu dicermati, eksplorasi hak politik perempuan bukan menjadi hak untuk mengeksploitasi perempuan di ranah publik. Menurut Ivan Illich dalam matinya gender (1982), bisa jadi kesetaraan merupakan mitos karangan masyarakat industrial (kapitalis) sebagai sebuah produk nilai jual yang dikemas agar terlihat lebih seksis. Dan itu akan terjadi jika kita tidak mengemasnya sesempurna mungkin. Wallahu’alam.


*) Mahasiswa Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Untag Surabaya, sedang penelitian dalam penyusunan tesis dengan judul Konsep Hak Politik Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan, asal Tarakan.

foto : Google

BERBAGI