Birukuning

Sekprov Menghadiri Undangan Rapat di Kantor Sekretariat Kabinet. Membahas Gedung BPK Kaltara

FB IMG 1510114215561 - Sekprov Menghadiri Undangan Rapat di Kantor Sekretariat Kabinet. Membahas Gedung BPK Kaltara
H. Badrun Sekprov Kaltara

birukuning.com – JAKARTA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Sekprov Kaltara H. Badrun bersama dengan BPK, Kementrian Keuangan (KEMENKEU), Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR) Serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Deputi Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan (POLHUKAM) serta Kementrian Sekertariat Negara (KEMENSETNEG) melakukan rapat koordinasi guna mempercepat proses pembangunan gedung badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara di ruang rapat Deputi bidang Polhukam,  Selasa (7/11).

Dalam pertemuan yang di pimpin Deputi Bidang Polhukam Kemensetneg fadlansyah lukbis,  dimana didalam pertemuan ini Turut hadir juga Kepala Biro Umum BPK RI Edy Susila.

Guna mempercepat pembangunan gedung BPK perwakilan kaltara,  Gubernur kaltara (Dr H Irianto Lambrie) Tegas menyatakan dukungannya,  bahkan Gubernur sudah menyiapkan surat dukungan resminya.  Ucap H Badrun.

“Saat ini, proses pembangunan gedung tersebut tengah masuk proses permohoanan izin pembangunan gedung kepada Presiden. Permohonan pertama diajukan pada 2015, dan belum mendapatkan izin dari Presiden. Di tahun ini, diajukan lagi permohonan itu dengan harapan besar dapat mendapatkan izin dari Presiden. Mengingat pentingnya keberadaan gedung BPK Perwakilan Kaltara yang representatif. Ujar H Badrun.

Pembangunan gedung BPK Perwakilan Kaltara rencananya dibangun dalam kontrak tahun jamak, sesuai pendapat teknis dari Kementerian PUPR. Dimana kebutuhan anggaran pembangunan gedung tersebut Sebesar Rp 71.055.000.000 sesuai analisis Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya “Dari paparan pihak BPK RI, diketahui BPK telah mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2018 untuk pembangunan  gedung ini sebesar Rp 75 Miliar. Lanjutnya.

Pemprov Kaltara  akan turut memberikan dukungan di luar struktur. Seperti dari segi lanskap Pemprov akan membantu proses konfirmasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini juga akan dibantu oleh Pemkot Tarakan. “Termasuk untuk penataan drainase di sekitar lokasi pembangunan gedung kantor itu, kami akan menyesuaikan karena imi merupakan kewenangan Pemkot Tarakan,” urai H Badrun

Sementara itu Deputi Bidang Polhukam Kemensetneg Fadlansyah Lubis menuturkan, percepatan proses pembangunan, utamanya izin pembangunan Kantor BPK Perwakilan Kaltara dari Presiden sepenuhnya bergantung kepada respon BPK. “Termasuk apabila ada usulan perubahan (anggaran) perlu segera dikomunikasi dengan Kementerian PUPR dan Deputi Bidang Polhukarii untuk dia laporkan kepada Presiden” kata Lubis.

Dukungan Pemprov yang sangat kuat juga perlu untuk diekspos kepada Presiden sebagai bahan tambahan pertimbangan “Apabila ada surat dukungandari Pemprov Kaltara (Gubernur Kaltara) segera disampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada Presiden” urainya
Sumber dikutip dari humas kaltara.

birukuning

Add comment