Birukuning

Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Orang di Kota Tarakan MELANGGAR Undang-Undang

IMG 20171103 124036 1509689511285 - Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Orang di Kota Tarakan MELANGGAR Undang-Undang
birukuning.com Tarakan  – Sejumlah proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di kota tarakan, menjadi sorotan oleh pengurus cabang PMII Kota Tarakan. Alasanya, pekerjaan bangunan fisik tersebut tanpa disertai pemasangan plang papan nama proyek.
Sangat disayangkan kejadian ini karna masyarakat tidak bisa ikut langsung dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini gubernur Kalimantan Utara untuk pemercepatan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia ini.
Salah satu proyek yang jadi sorotan adalah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berlokasi di jalan yos Sudarso kota tarakan tepatnya jembatan penyeberangan antara THM dan Grand mall tarakan.
“Sesuai aturan, seharunya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek. Agar masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan ikut mengawasi,” ucap rico ardiansyah ketua pc pmii tarakan
IMG 20171103 124125 1509688905868 - Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Orang di Kota Tarakan MELANGGAR Undang-Undang
Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.
Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.
Namun dengan tidak terpasangnya  plang papan nama pada sejumlah proyek tersebut bukan hanya bertentang dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
“Ini sangat bertolak belakang dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan   undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Tutup rico.
Sampai saat ini kami masih berusaha menghubungi pihak dinas perhubungan provinsi Kalimantan Utara. (RA)

birukuning

Add comment