Birukuning
a92fdd52 6063 404f a63b f6a653328e72 - HASIL RESES MERUPAKAN DOKUMEN RESMI YANG HARUS DITELAAH DALAM MENYUSUN ARAH DAN KEBIJAKAN APBD

HASIL RESES MERUPAKAN DOKUMEN RESMI YANG HARUS DITELAAH DALAM MENYUSUN ARAH DAN KEBIJAKAN APBD

dokumentasi reses anggota DPRD Tarakan
birukuning.com Tarakan ; Menjaring aspirasi rakyat saat masa reses dan menuangkan pokok-pokok pikiran diakui oleh Undang-Undang (UU). Beberapa aturan yang mengakui kedua hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Ahmad Usman Anggota DPRD Kota Tarakan mengutarakan bahwa Reses DPRD merupakan jaring aspirasi dan pokok pikiran diakui Undang-Undang. Seperti PP No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2016 dan Permendagri No. 54 tahun 2010. Ketiga aturan itu mengakomodasi jaring aspirasi,
Bagaimana menghubungkan antara reses dan POKIR DPRD dengan Penyusunan RKPD? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai PP 16/2010 dan Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Pasal 107 (1) huruf f  & (2) huruf f Permendagri 54/2010 menyatakan Perumusan rancangan awal RKPD :  penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi/kab/kota
Masih pada Permendagri 54/2010 dinyatakan Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. bebernya
Rumusan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.
Ketika POkir / DPRD tidak terakomodir dalam APBD maka Pertanggungjawaban kami kepada konstituen yang berat. Ketika banyak aspirasi yang tidak terealisasi, konstituen menilai kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat, tutpnya

birukuning

Add comment